CIANJUR, - Pemerintah Desa (Pemdes) Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan kebingungan atas dihentikannya paksa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional itu dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur melalui Kabid Aset.
Kebingungan itu terungkap saat wartawan mengunjungi lokasi pembangunan, Jumat (7/11/2025). Pekerjaan yang semula berjalan lancar, kini terhenti tanpa kejelasan.
Kepala Desa (Kades) Munjul, Yoyo Kuswoyo, mengaku mendapat tekanan dari dua sisi. Saat ditemui di lokasi, Yoyo menuturkan, kebingungannya mulai timbul setelah kehadiran Kabid Aset Pemkab Cianjur yang turun ke lokasi dan memerintahkan penghentian pekerjaan.
"Saya jadi kebingungan setelah hadirnya Kabid aset turun ke lokasi memberhentikan pekerjaan yang sedang berlangsung," kata Yoyo.
Dampak dari penghentian ini pun merembet ke masalah sosial. Yoyo mengeluhkan beredarnya informasi yang memicu opini negatif di masyarakat. Beredar kabar bahwa Karang Taruna dan warga desa berencana mendatangi kantor desa untuk menyampaikan protes.
Keluhan warga bukan hanya pada dihentikannya pembangunan koperasi. Masalah lain yang muncul adalah klaim Pemkab Cianjur yang akan mengambil kembali sisa lahan yang selama dua tahun lebih digunakan warga untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan.
Yang ironis, menurut penuturan sejumlah warga, alasan Kabid Aset adalah karena tanah tersebut merupakan lahan produktif.
"Yang ironisnya alasan dari Kabid bahwa tanah tersebut lahan produktif. Sedangkan beberapa umat terkait program strategis nasional harus segera dilaksanakan melalui Inpres No. 17 Tahun 2025. Kalo emang itu lahan produktif, kenapa hanya sebagian saja yang mau diambil alih kembali oleh Pemkab Cianjur?" tutur sebagian warga, seperti dikutip Kades.
Situasi ini membuat Yoyo merasa menjadi korban dari program tersebut. Alih-alih mendapat apresiasi, ia justru menjadi hujatan warganya sendiri akibat kebijakan yang diambil oleh level pemerintah di atasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masih menjadi pertanyaan apakah tindakan Kabid Aset tersebut merupakan instruksi dari atasan langsungnya atau kebijakan sepihak. Konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur perihal langkah ini belum dapat diperoleh.
Penghentian proyek strategis nasional ini berpotensi memicu ketegangan sosial dan menimbulkan tanda tanya besar mengenai koordinasi dan keselarasan program antara pemerintah desa dan kabupaten
Najib