CIANJUR, – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc., menggelar reses di Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Rabu 4 Maret 2026. Namun, di tengah silaturahmi itu, ia justru menyampaikan teguran keras kepada masyarakat: berhenti menjual masa depan desa demi amplop serangan fajar.
Politisi yang akrab disapa Hj. Endang ini mengungkapkan ironi demokrasi yang pahit. Meski telah mengucurkan program senilai Rp634 juta untuk Desa Gadog dan total nyaris Rp200 miliar untuk Kabupaten Cianjur, suara yang ia raih di desa tersebut hanya 100 suara. Di seluruh Cianjur pun, perolehan suaranya tak sampai 30 ribu.
“Saya tidak sedang marah, saya sedang mengingatkan. Jangan biarkan pembangunan desa digadaikan dengan uang receh. Program ratusan juta itu untuk lima tahun, tapi politik uang hanya untuk lima menit. Setelah itu, desa kita jalan di tempat,” tegasnya.
Hj. Endang juga membongkar modus pembajakan program pusat oleh oknum lokal. Menurutnya, bantuan dari kementerian—mulai dari sektor pertanian hingga Bulog—sering disalahgunakan sebagai alat kampanye atau komoditas politik kepala desa.
Tak hanya itu, ia pasang badan membela program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, serangan hoaks keracunan yang belakangan marak merupakan upaya menjatuhkan program strategis ini.
“Jangan salahkan pohonnya kalau ada ulah benalu di cabang. MBG ini bukan sekadar program sosial, tapi mesin ekonomi desa. Hasil kentang, sayur, dan beras petani lokal sekarang terserap habis di daerah sendiri. Ini baru namanya membangun dari pinggir,” kata anggota Komisi IV DPR RI itu.
Dari meja makan, Endang lantas mengalihkan sorotan ke persoalan struktural yang lebih besar: invasi ritel modern hingga ke pelosok desa. Ia mengecam keberadaan Alfamart dan Indomaret yang menurutnya justru menciptakan capital flight—uang desa mengalir ke kota, masuk ke kantong segelintir pemodal besar.
“Saya setuju ritel modern ditertibkan, bahkan ditutup di desa. Sistem itu hanya menjebak rakyat dalam kemiskinan struktural. Uang berputar sebentar, lalu lenyap ke pusat. Rakyat cuma jadi penonton di tanah sendiri,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia memperkenalkan gagasan Koperasi Desa Merah Putih—lembaga ekonomi desa yang dikelola profesional, bermitra langsung dengan pabrik, dan hasilnya dinikmati kembali oleh anggota.
“Lewat koperasi ini, kita kembalikan ekonomi ke rel konstitusi. Keuntungan tidak lagi menguap ke satu orang, tapi dirasakan seluruh warga. Itu artinya kedaulatan ekonomi benar-benar dibangun dari bawah,” pungkas Hj. Endang.
Di tengah riuh politik sesaat, reses kali ini menjelma menjadi ruang penyadaran: bahwa demokrasi bukan soal siapa yang menang di bilik suara, melainkan siapa yang hadir membela desa ketika pembangunan hanya jadi janji.
Nang