CIANJUR, – Di tengah pekat yang menyelimuti permukiman padat RW 15, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, hidup Enung Sugiharti (45) bergantung pada suara gemericik air yang kerap kali datang tanpa pasti. Beberapa pekan terakhir, ia terbiasa membangunkan tidurnya pada pukul 12 malam. Bukan untuk sahur atau salat malam, melainkan untuk sekadar membuka kran dan memastikan tandon di rumahnya terisi.
Bagi warga RW 15, air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah lama menjadi “tamu malam” yang hanya berkenan hadir saat aktivitas kota meredup. Masuknya musim kemarau basah tahun ini tak membawa perubahan berarti. Justru, tekanan air yang kian lemah membuat warga harus berjaga di ujung malam hanya untuk mendapatkan hak dasar yang seharusnya mengalir 24 jam.
Berdasarkan pantauan di lapangan, krisis ini bukan sekadar keluhan musiman. Di permukiman yang berada di titik transisi antara pusat kota dan kawasan perbukitan utara Cianjur ini, jaringan distribusi PDAM seolah kehilangan “nyawa” pada jam-jam sibuk. Keran-keran rumah warga lebih sering mengeluarkan udara disertai tetesan air keruh, kecuali ketika dini hari tiba.
Yans Ajis, Ketua RW 15, menuturkan bahwa kondisi ini telah berlangsung cukup lama, namun kian memuncak dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut, dari puluhan kepala keluarga (KK) yang menjadi pelanggan aktif, hampir 80% mengalami pola aliran yang tidak menentu.
“Memang mengalir, tapi puncaknya hanya di rentang jam 12 malam hingga subuh. Itu pun tekanannya kecil, ibarat kran bocor. Warga sampai harus rebutan mengisi tandon. Kalau siang atau sore, total kosong. Ini bukan lagi soal ketidaknyamanan, tapi sudah mengganggu produktivitas dan kesehatan warga,” ujar Yans saat ditemui di rumahnya, Rabu (25/3/2025).
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali melayangkan pengaduan ke PDAM Cianjur. Namun, hingga saat ini, solusi yang diberikan masih bersifat teknis jangka pendek yang tak kunjung membuahkan hasil signifikan. “Kami butuh solusi teknis, bukan sekadar imbauan menampung air. Jangan sampai warga seperti kami menjadi warga kelas dua di daerah sendiri,” tegasnya.
Dampak krisis ini meluas hingga ke sektor ekonomi rumah tangga. Budi (40), salah satu warga yang berprofesi sebagai pedagang kelontong, mengaku terpaksa mengalokasikan pendapatan hariannya untuk membeli air bersih dari pengepul swasta.
“Sekali beli air tangki harganya Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Itu hanya cukup untuk kebutuhan satu minggu sekeluarga. Kalau terus begini, habis uang jualan saya untuk beli air. Padahal, kami sudah membayar rekening PDAM setiap bulan meskipun airnya tidak mengalir,” keluh Budi.
Praktik membeli air dari pengepul tangki kini menjadi pemandangan umum di RW 15. Ironisnya, warga yang berada di kawasan ini harus membayar dua kali lipat: membayar tagihan PDAM untuk layanan yang tidak maksimal, serta membeli air swasta untuk memenuhi kebutuhan harian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan di RW 15 Kelurahan Bojongherang diduga kuat bersumber pada dua faktor utama. Pertama, tekanan air dari jaringan induk PDAM yang tidak memadai untuk menjangkau, RW 15 membutuhkan sistem pompa booster atau penguatan jaringan primer yang hingga kini belum tersedia.
Kedua, pertumbuhan permukiman yang pesat di kawasan Bojongherang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas distribusi. Akibatnya, terjadi oversubscription di mana jumlah pelanggan baru jauh melebihi kapasitas produksi dan distribusi air yang ada.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena musim kemarau yang mengakibatkan menurunnya debit air baku di sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan PDAM. Meskipun tahun ini disebut sebagai musim kemarau basah, penurunan tekanan air di ujung-ujung jaringan tetap tak terhindarkan.
Menghadapi ketidakpastian aliran PDAM, sebagian warga kembali beralih ke sumur galian. Namun, Yans Ajis mengingatkan bahwa opsi ini bukan tanpa risiko. Wilayah Cianjur dikenal memiliki struktur air tanah dangkal yang sangat rentan terhadap pencemaran limbah domestik, terutama karena kepadatan penduduk dan sistem sanitasi yang belum memadai.
“Kami khawatir jika terus menggali sumur di kondisi seperti ini, justru akan memicu masalah kesehatan baru. Air yang keruh dan berbau saat musim kemarau bukan hal asing bagi kami. Ini lingkaran setan yang harus diputus dengan kebijakan yang berpihak pada warga,” ujar Yans.
Keluhan warga RW 15 ini menjadi potret kecil dari tantangan besar pelayanan air bersih di Kabupaten Cianjur. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat dan terbatasnya kapasitas infrastruktur perpipaan, para pengamat kebijakan publik menilai diperlukan langkah komprehensif, mulai dari normalisasi sumber mata air, rehabilitasi jaringan distribusi, hingga penambahan unit booster pump di wilayah-wilayah dengan kontur tinggi.
Yans berharap Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama DPRD dapat menjadikan kasus ini sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran perubahan (APBD-P) atau perencanaan tahun depan. “Kami bukan minta air gratis, kami minta keadilan. Kami membayar tagihan tepat waktu, kami juga punya hak yang sama untuk mendapatkan air mengalir 24 jam, bukan hanya tamu malam yang datangnya tidak menentu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Direksi PDAM Cianjur terkait keluhan warga RW 15. Namun, warga setempat memilih untuk tidak lagi hanya menunggu. Di tengah pekat malam, lampu-lampu masih akan menyala, dan tandon-tandon masih akan diisi—sebuah rutinitas yang bagi mereka bukan pilihan, melainkan bentuk bertahan hidup di tengah derasnya kota yang masih hapas akan air.
Najib/AS