CIANJUR - Kekecewaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali mencapai puncak. Front Bodiguard Independent (FBI) Cianjur, salah satu elemen kontrol sosial paling vokal, melancarkan kritik tajam dengan menuding arah kebijakan pemerintah daerah sedang berjalan timpang, jauh dari substansi kepentingan rakyat. Isu tata kelola yang carut-marut kembali mencuat, memicu pertanyaan: untuk siapa Cianjur sesungguhnya diperintah?
Dalam keterangan kepada wartawan pada Kamis 9 April 2026, Ketua FBI Cianjur, Ferri Satria, tidak lagi menggunakan kiasan diplomatis. Ia secara frontal membeberkan tiga anomali utama yang dinilainya telah menggerogoti efektivitas birokrasi.
Sorotan paling pedas tertuju pada tingkat kehadiran Bupati Cianjur. Ferri menilai, terlalu banyak waktu kepala daerah dihabiskan untuk kegiatan di luar kota, termasuk agenda mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat.
"Ini bukan soal sah atau tidaknya seorang bupati bepergian. Itu hak prerogatif. Persoalannya, di mana hasilnya? Kami tidak melihat adopsi kebijakan konkret yang terbukti berhasil di tempat lain untuk diterapkan di Cianjur. Jangan sampai rakyat hanya punya bupati yang jago show off di level provinsi, tapi mandul dalam eksekusi di kampung halaman sendiri," kecam Ferri dengan nada sinis.
Menurut FBI, absensi fisik dan ide ini telah menciptakan vacuum of leadership (kekosongan kepemimpinan) di sejumlah sektor strategis, mulai dari penanganan banjir bandang hingga investasi yang mandek.
Lebih jauh, Ferri menyoroti peran Wakil Bupati yang dinilai "gagal fungsi". Ia mengistilahkan posisi kedua sebagai ban serep yang bahkan tidak siap dipakai.
"Ketika bupati kerap keluar daerah, maka secara konstitusional wakil bupati harus bergerak cepat mengisi ruang kosong. Namun fakta di lapangan? Birokrasi justru berjalan semaunya sendiri. Jika wakil bupati tidak optimal, jangan salahkan kalau kemudian muncul mafia jabatan dan proyek siluman yang menggerogoti APBD. Ini bukan sekadar kurang kerjaan, ini indikasi kegagalan sistemik dalam pembagian peran," tegasnya.
Serangan paling keras datang saat Ferri membuka kartu soal dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek dan program. FBI mengaku telah "mencium bau menyengat" dari praktik kolusi antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan aktor-aktor di lingkaran kekuasaan.
Meskipun belum membeberkan barang bukti mentah ke publik (dengan alasan menjaga proses hukum), FBI secara terang-terangan mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tidur nyenyak.
"Kami tahu persis aliran dana dan proyek-proyek apa saja yang kerap 'dilempar' ke pihak-pihak tertentu. Ini bukan rahasia umum lagi, ini sudah mulai menjadi gemuruh di masyarakat. Karena itu, kami minta KPK dan Kejaksaan segera menindaklanjuti laporan warga. Jangan tunggu Cianjur jadi sekolah praktik korupsi bagi daerah lain," ancam Ferri.
FBI Cianjur menegaskan akan mengubah fungsi mereka dari sekadar kritikus jalanan menjadi jaksa sosial yang akan mengawal setiap kebijakan hingga ke ranah hukum. Mereka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN).
"Kami beri waktu satu minggu untuk Pemkab membuka data realisasi program prioritas dan daftar hadir perjalanan dinas bupati beserta outcome-nya. Jika tidak, kami akan agendakan demonstrasi besar dan melayangkan gugatan ke PTUN serta laporan ke KPK," pungkas Ferri.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Cianjur belum memberikan tanggapan resmi terkait sejumlah kritik dan tudingan yang disampaikan tersebut.
Rakyat Cianjur kini hanya bisa bertanya: akankah kabut di Pendopo segera sirna, atau justru akan menjadi gelap gulita oleh abu proyek yang tak pernah selesai?
Nang