CIANJUR, – Pemerintah Kabupaten Cianjur bergerak cepat mengantisipasi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan menyusul status siaga darurat yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.
Langkah mitigasi masif pun disiapkan, terutama untuk melindungi sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi ribuan petani di wilayah tersebut.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Cianjur tidak tinggal diam. Berbagai strategi jangka pendek dan panjang telah dirancang, mulai dari edukasi petani hingga penyiagaan ratusan unit pompa air.
Upaya antisipatif ini bukan sekadar reaksi mendadak. Sekretaris Dinas TPHP Kabupaten Cianjur, Ali, mengungkapkan bahwa koordinasi internal telah dimulai sejak April 2026, jauh sebelum puncak musim kemarau tiba.
"Kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kepala UPTD se-Kabupaten Cianjur. Surat edaran pun telah diterbitkan agar petugas di lapangan segera menyosialisasikan langkah antisipasi kepada para petani," jelas Ali.
Salah satu pesan kunci yang terus digaungkan adalah pentingnya menyesuaikan kalender tanam. Petani diimbau tidak memaksakan menanam padi di tengah musim kemarau karena risiko gagal panen sangat tinggi.
"Jangan paksakan tanam padi jika kondisi air tidak mendukung. Kalender tanam harus menjadi acuan utama agar waktu tanam selaras dengan ketersediaan air," tegasnya.
Untuk mengatasi krisis air di lahan pertanian, Dinas TPHP bersama unsur TNI mengerahkan sekitar 500 unit pompa air. Peralatan ini dapat dimanfaatkan petani saat debit air irigasi mulai menyusut.
"Pompa ini merupakan hasil kerja sama dengan TNI, mulai dari Kodim, Koramil, hingga Babinsa di desa. Petani bisa menggunakannya untuk mengambil air dari sumber-sumber permukaan yang masih tersedia," ungkap Ali.
Selain mengandalkan pompa, petani juga didorong untuk mengadopsi pola tanam bergilir dengan komoditas yang lebih adaptif terhadap cuaca kering. Jagung, kedelai, kacang-kacangan, hingga mentimun menjadi pilihan utama karena kebutuhan airnya jauh lebih rendah dibandingkan padi.
"Ketika sawah mulai mengering, petani bisa beralih menanam komoditas tersebut. Lahan tetap produktif, dan petani tidak kehilangan penghasilan selama musim kemarau," tambah Ali.
Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, daerah yang paling rentan terdampak kekeringan adalah wilayah hilir atau ujung jaringan irigasi. Kecamatan Haurwangi, Ciranjang, dan sebagian Bojongpicung menjadi lokasi yang kerap kali kesulitan air setiap musim kemarau tiba.
"Sawah di ujung saluran irigasi biasanya menjadi korban paling parah karena debit air tidak sampai ke sana. Ini hampir terjadi setiap tahun," ungkap Ali.
Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak berhenti pada langkah taktis. Upaya struktural juga terus digalakkan melalui normalisasi dan pengerukan sejumlah daerah irigasi strategis, seperti Daerah Irigasi (DI) Cihea dan DI Ciherang-Cibanteng.
Selain itu, sembilan daerah irigasi lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah diusulkan perbaikannya, termasuk di wilayah Cibeber.
"Kami berharap perbaikan irigasi yang sudah dan akan dilakukan dapat meminimalisir dampak kekeringan tahun ini. Distribusi air yang lebih optimal adalah kunci utama," pungkas Ali.
Dengan seluruh langkah ini, Kabupaten Cianjur optimistis tetap mampu menjaga produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan nasional, meskipun harus menghadapi tantangan musim kemarau yang tak terhindarkan.
Nang.