JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi strategis bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa siang (29/09/2026). Pertemuan ini membahas sejumlah isu krusial, mulai dari optimalisasi bantuan hukum hingga penguatan kualitas hidup generasi muda.
Dalam diskusi tersebut, hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono, serta Kepala BRIN Arif Satria. Turut hadir Kepala BNN Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Revolusi Bantuan Hukum Melalui Posbankum
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah keberhasilan penguatan Pusat Bantuan Hukum Kementerian Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Saat ini, jaringan Posbankum telah menjangkau sekitar 83.960 desa dan kelurahan di seluruh penjuru Tanah Air.
Pencapaian ini berdampak signifikan pada efisiensi anggaran dan keadilan masyarakat. Tercatat dari sekitar 16.000 aduan yang masuk, sebanyak 14.000 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dan pendekatan restorative justice. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun.
Pembangunan Generasi Emas dan Reformasi Narkotika
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan urgensi pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan, kesehatan, dan sosial yang suportif bagi generasi muda. Pemerintah berkomitmen menciptakan ruang tumbuh yang sehat dan produktif agar anak bangsa mampu bersaing secara global.
“Menjaga generasi muda bukan hanya tentang menyiapkan masa depan, tetapi memastikan masa depan itu memiliki ruang untuk tumbuh dengan sehat, aman, dan produktif. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari generasi yang kuat,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menyoroti masalah penyalahgunaan narkotika. Pemerintah segera merumuskan kebijakan rehabilitasi yang lebih efektif bagi para pengguna, termasuk mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Upaya koordinatif ini juga ditujukan sebagai solusi strategis untuk menangani masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) di berbagai Lapas di Indonesia.
Pemerintahan Bersih dan Komitmen Pembenahan
Sebagai penutup, Presiden Prabowo menekankan pentingnya bagi seluruh kementerian dan lembaga negara untuk terus melakukan pembenahan internal. Integritas dan komitmen menjaga pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat utama dalam mencapai visi pembangunan nasional ke depan.
Presiden meminta jajarannya agar tidak bosan melakukan evaluasi serta inovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas.
Red Arif