CIANJUR, panambur.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pendopo Kabupaten Cianjur, Rabu, 30 September 2026. Kedatangan lembaga antirasuah itu bukan sekadar kunjungan seremonial. Agenda utamanya adalah Penyuluhan Tindak Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset.
Sejumlah pejabat dari berbagai dinas tampak hadir menyimak paparan. Di tengah sorotan publik soal pengelolaan anggaran, kesenjangan alokasi dana, dan sejumlah dugaan ketidakberesan yang belakangan mencuat, kehadiran KPK menjadi sinyal penting: pengelolaan keuangan dan aset daerah harus transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan.
Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Perdian menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi momentum hibah aset dari KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur. Aset tersebut berupa Condotel Sahid Leminence. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya pemerintah mengembalikan aset milik negara agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Tadi dari rekan-rekan KPK RI menyampaikan bahwa aset yang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah itu silakan untuk dipergunakan, baik untuk pendapatan daerah maupun operasional,” kata Bupati.
Ia menambahkan, pesan KPK jelas: seluruh kegiatan administrasi pemerintahan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Aset negara yang telah dihibahkan jangan dibiarkan mangkrak, apalagi disalahgunakan. Sebaliknya, harus dikelola secara profesional untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Cianjur.
Bagi Pemkab Cianjur, hibah aset ini bisa menjadi peluang meningkatkan pendapatan daerah dan menopang operasional pemerintahan. Namun, peluang itu datang bersama tanggung jawab besar, memastikan setiap rupiah dan setiap aset tercatat rapi, legal, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Kehadiran KPK di Pendopo Cianjur hari ini seolah menjadi pengingat. Di tengah berbagai sorotan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya cepat bekerja, tetapi juga bersih, terbuka, dan patuh aturan. Sebab, aset negara bukan milik pejabat, melainkan milik rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya.
Nang.