JAKARTA, – Dalam upaya strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, Polri menggalang kolaborasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan ekosistem jagung pakan ternak. Rakor nasional yang digelar di Mabes Polri, Jumat 6 Februari 2026, menghadirkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat yang dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, sekaligus diikuti virtual oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia ini, menjadi momentum konsolidasi pasca capaian positif 2025.
"Di tahun 2025 kita berhasil menghentikan impor jagung untuk pakan ternak. Rakor hari ini kita fokuskan untuk evaluasi dan menyusun strategi yang lebih solid agar capaian ini berkelanjutan dan bahkan ditingkatkan di tahun 2026," tegas Brigjen Langgeng Purnomo dalam sambutannya.
Kolaborasi ini difokuskan pada dua intervensi utama: pemberdayaan di hulu dan perlindungan di hilir.
Dari hulu, memutus jeratan modal dengan KUR Terfasilitasi, Polri aktif menjembatani kelompok tani (Poktan) jagung mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara. Upaya nyata telah berjalan di wilayah binaan Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapat modal kerja untuk rehabilitasi dan perluasan lahan.
Dukungan perbankan semakin kuat. Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, mengungkapkan kesiapan penyaluran KUR. "Untuk tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon khusus senilai Rp 180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk untuk pengembangan ekosistem jagung," paparnya.
Di hilir, lindungi harga, putus rantai tengkulak untuk melindungi petani dari praktik tengkulak dan fluktuasi harga merugikan, Polri menggandeng Perum Bulog sebagai penyerap utama. Kebijakan ini memastikan harga jual petani memiliki dasar yang kuat dan adil.
Brigjen Langgeng menjelaskan, "Komitmen kami adalah menjaga harga di tingkat petani minimal setara Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sinergi dengan Bulog di wilayah seperti Jabar dan Kalsel telah mendorong harga pembelian menguntungkan petani, yaitu stabil di level Rp 6.400 per kilogram."
Keseriusan Bulog ditunjukkan dengan telah diterbitkannya Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 per 12 Januari 2026, yang menargetkan pengadaan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 dengan harga patokan HPP tersebut.
Program kolaboratif ini tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga membangun ekosistem agribisnis jagung yang mandiri dan berkeadilan. Dengan pendampingan manajerial dari Polri dan mitra, petani diharapkan mampu mengelola usaha dengan baik, melunasi KUR tepat waktu, dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Lahan tidur kita bangkitkan, petani kita bebaskan dari jeratan tengkulak, produksi kita tingkatkan. Ini adalah komitmen nyata Polri dan seluruh mitra untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia,” pungkas Brigjen Langgeng menutup rapat.
Nang