CIANJUR, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laskar Merah Putih Cabang Cianjur kembali menekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur. Langkah ini merupakan buntut dari surat resmi KPK tertanggal 26 Februari 2026 yang meminta pelengkapan data atas laporan masyarakat.
Perwakilan LBH Laskar Merah Putih Cianjur, Iwan Setiawan, mendatangi gedung KPK pada Selasa (7/4/2026) untuk memenuhi permintaan lembaga tersebut. Mereka juga sekaligus mengawal laporan bernomor registrasi 2026-A-00674 yang telah diajukan pada 9 Februari 2026.
“Kami datang untuk melengkapi bahan dan data sesuai permintaan KPK. Ini komitmen kami mengawal laporan masyarakat terkait indikasi jual-beli jabatan di Pemkab Cianjur,” tegas Iwan kepada wartawan.
Iwan menegaskan, praktik jual-beli jabatan itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang suap yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
“Ini bukan sekadar pelanggaran etik. Ini pidana korupsi. Kami ingin tata kelola pemerintahan di Cianjur bersih, transparan, dan berpihak pada publik,” ujarnya.
LBH Laskar Merah Putih menyebut laporan ini adalah aspirasi riil masyarakat Cianjur yang muak dengan praktik transaksional dalam birokrasi. Mereka mengapresiasi KPK yang telah menerima laporan dan membuka ruang konsultasi. Namun, apresiasi tanpa tindakan lanjut dinilai sia-sia.
“Kami minta KPK segera melakukan penelusuran objektif dan profesional. Naikkan ke tahap penyelidikan. Jangan biarkan dugaan jual-beli jabatan ini hanya jadi angan-angan masyarakat yang tak pernah terungkap,” desak Iwan dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal tindak lanjut laporan tersebut.
Nang