Depok . Panambur.com.- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), menggelar diskusi wartawan PWI Kota Depok yang dilaksanakan di Sekretariat PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya Nomor 3, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis (4/6/2026). Dengan mengambil tema 'Kompetensi wartawan, Media Siber Versus Medsos, siapa menang'.
Dalam diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu, Direktur Uji Kompetensi (UKW) PWI Pusat Aat Surya Safaat dan Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah.
Dan dimoderatori oleh Ridwan Ewako, koordinator Bidang Organisasi PWI Kota Depok yang sekaligus pelaksana kegiatan.
Sekitar 30 peserta wartawan anggota PWI Kota Depok dengan antusias mengikuti sampai selesai.
Menanggapi akhir ini Industri pers, khususnya media siber atau daring (online), dalam satu-dua dekade terakhir dan ke depan menghadapi tantangan yang sungguh berat.
Dibutuhkan solusi jitu agar perusahaan pers dapat bertahan dan bertumbuh di tengah persaingan ketat sesama media dan platform media sosial (medsos).
Era disrupsi media yang mengubah pola masyarakat memperoleh informasi mengakibatkan peran media konvensional --cetak, radio/televisi, dan siber-- tergeser oleh platform digital, dalam hal ini medsos.
Mencermati tantangan atas pergeseran saluran distribusi informasi itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok menggelar diskusi bertema "Kompetensi Wartawan: Media Siber Versus Medsos, Siapa Menang?"
Mengawali pemaparannya, Aat mengutip tokoh Afrika Selatan Nelson Mandela bahwa perubahan suatu bangsa atau kelompok masyarakat, hingga orang per orang, ditentukan oleh bangsa atau warga atau pribadi bersangkutan sendiri.
"Apakah kita dapat bertahan dan berkembang di tengah gempuran medsos hari ini? Tergantung media atau wartawannya sendiri, dengan syarat dalam upaya itu kita membangun soliditas atau kesatuan para insan pers," tandas Direktur UKW PWI Pusat Aat, yang eks Direktur Pemberitaan atau Pemimpin Redaksi (Pemred) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.
Lanjut Aat, era disrupsi media memang mendatangkan sejumlah dampak dan perubahan besar dalam ekosistem media.
Di antaranya, menurut Aat, akses informasi kini tak lagi dimonopoli oleh institusi pers utama semata. Hari ini siapapun dapat memiliki situs web (website) berita secara mudah, dan kemudian menyebut diri "wartawan".
Ditambahkan, sekarang siapapun bisa menjadi penyebar informasi melalui medsos (citizen journalism).
Fenomena ini terbentuk pada saat perkembangan teknologi digital membawa masyarakat lebih memilih mengakses berita dan hiburan melalui telepon selular atau ponsel pintar (smartphone).
"Dalam situasi demikian, UKW sangat dibutuhkan karena pelaku medsos sangat berbeda dengan kita, wartawan. Bagaimana menghadapi dominasi medsos sekarang? Ya, seluruh wartawan wajib kompeten. UKW dibutuhkan di sini," ungkap Aat.
Aat, yang lima tahun menjabat Kepala Biro LKBN ANTARA di New York, Amerika Serikat, menegaskan era disrupsi media membuat masyarakat pers tak mungkin "memusuhi" medsos.
Namun, menurut Aat, wartawan perlu memanfaatkan platform medsos guna pengembangan media masing-masing.
"Wartawan harus bisa memanfaatkan beberapa kelebihan medsos. Kita dapat menggunakan medsos sebagai sarana corporate branding. Jadi antara media siber dengan medsos bukan soal kalah-menang," tutur Aat.
Meski demikian, Direktur UKW PWI Pusat menggarisbawahi bahwa media pers jelas berbeda dengan medsos.
Salah satu perbedaannya adalah saluran penyelesaian masalah hukum atas berita media pers dan konten medsos.
"Jelas, ya, jika ada masalah atas berita teman-teman pers, maka diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers. Produk jurnalistik tidak boleh dikriminalisasi. Sedangkan isi medsos, jika ada warga yang merasa dirugikan, ini masuk ranah hukum," ujar Aat.
Sementara itu, pemateri kedua Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menegaskan keprihatinannya atas "diskriminasi pers".
Rusdy menyatakan mitra pers semisal pemerintah daerah mengakui strategisnya peran wartawan dalam mendukung pembangunan.
Sayangnya, menurut Rusdy, masih ada pejabat pemda yang secara sengaja dan terencana memarginalkan keberadaan media dan organisasi profesi wartawan resmi --antara lain PWI.
"PWI Pusat harus tahu ini, masih ada 'diskriminasi' terhadap pers. Misalnya, sebut saja Polres, memperoleh hibah dari pemda, mengapa PWI tidak?" ungkap Rusdy, wartawan pemegang Press Card Number One (PCNO) pada Hari Pers Nasional 2022.
Belum lagi, belakangan ini muncul sejumlah pejabat yang secara sengaja mengurangi alokasi anggaran sosialisasi pembangunan kepada pers. Sang pejabat mendasari kebijakannya dengan dalih sosialisasi cukup dilakukan melalui saluran medsos.
Ditambahkan pula terkait tantangan institusi pers di tengah era medsos, segenap wartawan tanpa kecuali perlu tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media.
"Bagaimanapun berat tantangan yang kita hadapi hari ini, wartawan harus terus berusaha menjaga kepercayaan masyarakat. Caranya melalui produk jurnalistik yang berkualitas," tegas Rusdy. (NS)