CIANJUR, panambur.com – Sejumlah organisasi keagamaan menggelar audiensi dengan Wakil Bupati Cianjur, Abi Ramzi, dan pejabat penting lainnya di Bale Praja Pemda Cianjur, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan terkait sejumlah persoalan sosial yang dianggap meresahkan, di antaranya maraknya aktivitas LGBT, keberadaan Jemaat Ahmadiyah, peredaran minuman keras (miras) oplosan, serta tuntutan pelaksanaan pakta integritas.
Salah satu tokoh yang hadir, Habib Huud, mengungkapkan bahwa terdapat empat poin krusial yang menjadi fokus pembahasan. Ia menekankan pentingnya aturan tegas dari pemerintah daerah.
"Ada 4 poin, yang paling utama adalah LGBT, Ahmadiyah, miras oplosan, juga terkait pakta integritas antara kami (FPI) dan Wabup Ramzi. Intinya kita minta ada aturan terkait LGBT dan Ahmadiyah," ujar Habib Huud.
Habib Huud menyayangkan sikap pemerintah dan aparat penegak Perda seperti Satpol PP yang dinilai cenderung diam. Menurutnya, kelompok masyarakat turun ke jalan karena merasa jenuh dengan minimnya tindakan nyata. Ia menilai para pelaku LGBT sebagai saudara yang "tersesat", namun tetap harus dicegah perkembangannya.
"Kalau mereka (aparat) bertindak, kita enggak bakalan turun. Sebenarnya mereka itu saudara kita, sama-sama manusia, cuman mereka tersesat mengikuti hawa nafsu. Semoga dengan gerakan ini mereka tidak berkembang," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Huud melontarkan data yang cukup mengkhawatirkan. Ia memperkirakan jumlah populasi LGBT di Cianjur telah menembus angka 7.000 orang, dengan kasus HIV/AIDS yang mencapai 4.000 lebih. Menyikapi hal ini, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.
"Saya sarankan kepada masyarakat Cianjur, kalau mau menikahkan anaknya wajib tes kesehatan dulu," tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Abi Ramzi menyatakan komitmennya untuk menjaga kondusivitas wilayah. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Tadi kita ngobrol, kita sepakat gimana caranya tetap kondusif, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan," ujar Abi Ramzi.
Mengenai dampak terhadap iklim investasi, Wabup menyebut akan segera menggelar rapat koordinasi bersama Asisten Daerah (Asda) dan dinas-dinas terkait. Salah satu isu yang akan dibahas adalah peninjauan ulang jam operasional tempat usaha, termasuk kafe.
"Terkait jadwal buka kafe sudah ada pengurangan, kalau tidak salah sampai jam 2. Ini mau didiskusikan lagi. Surat edaran sebenarnya sudah jadi, tapi ada beberapa poin dan narasi yang perlu dikoreksi," jelasnya.
Terkait keberadaan grup media sosial LGBT di Cianjur yang melibatkan anak di bawah umur, Abi Ramzi mengaku sangat miris. Ia mengaku telah banyak mengetahui pola perilaku dan penyebarannya berdasarkan pengalaman pribadinya selama berada di dua lingkungan berbeda.
"Saya sangat miris. Saya kan hidup di dua alam, sudah banyak tahu perihal seperti itu. Hanya saja ketika di Cianjur, saya tidak serta merta bertindak sembarangan karena semuanya harus mengikuti kebijakan dan aturan yang berlaku," pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan moral dan sosial di Kabupaten Cianjur memasuki babak baru, di mana ormas keagamaan menuntut aksi nyata pemerintah demi terciptanya Cianjur yang lebih religius dan kondusif.
Nang.