Lhokseumawe, - Wacana pengalihan produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG ke kantin sekolah mendapat respon dan tanggapan dari berbagai pihak. Pasalnya, rencana pengalihan tersebut dinilai tidak maksimal dan memerlukan proses panjang.
Hal tersebut disampaikan Ibnu Sakdan,
Mitra Yayasan Muslim Aceh Peduli di SPPG Lhok Mon Puteh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Menurutnya, program MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program pemberian makanan gratis kepada peserta didik.
Lebih dari itu, MBG dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal.
“MBG jangan hanya dilihat sebagai makanan gratis. Di dalamnya ada peluang besar untuk membangun ekonomi masyarakat. Ada petani yang bisa kita berdayakan, ada UMKM yang kita hidupkan, ada tenaga kerja yang kita serap, dan yang paling utama ada generasi muda yang kita siapkan agar lebih sehat dan berkualitas,” kata Ibnu Sakdan kepada media ini, Sabtu (12/09).
Itu sebab, wacana menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari tempat produksi atau pemasok MBG perlu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah.
Lebih lanjut, Ibnu Sakdan menilai sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi salah satu pilihan yang lebih efektif apabila didukung dengan fasilitas dan tata kelola yang sesuai standar.
Menurut dia , melalui sistem SPPG, proses pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian dapat dikelola dalam sistem yang lebih terorganisasi.
“Kalau produksinya dilakukan di tempat yang memang dipersiapkan untuk produksi makanan dalam jumlah besar, pengawasannya akan lebih mudah.Sekolah menerima makanan yang sudah diproses sesuai standar, sementara sekolah dapat tetap fokus menjalankan fungsi pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah pembenahan dan penguatan SPPG agar dapat berjalan lebih optimal, baik dari sisi pengelolaan, pelayanan, maupun sistem pelaksanaannya. Sebaiknya persoalan yang ada tidak langsung dialihkan ke kantin, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan atau tantangan baru di kemudian hari.
“Kalau produksinya dilakukan di tempat yang memang dipersiapkan untuk produksi makanan dalam jumlah besar, pengawasannya akan lebih mudah.Sekolah menerima makanan yang sudah diproses sesuai standar, sementara sekolah dapat tetap fokus menjalankan fungsi pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan yang terpusat juga dinilai dapat mempermudah pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, kebersihan, serta keamanan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
"Dengan demikian, kami berharap evaluasi dan perbaikan dapat lebih difokuskan pada penguatan SPPG, sehingga fungsi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik tanpa memindahkan beban persoalan kepada pihak lain." Pungkasnya.
Red