CIANJUR, panambur.com – Persoalan perubahan kategori kesejahteraan (DESIL) pada data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sorotan tajam Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran.
Dalam kegiatan Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun Anggaran 2026 yang digelar bersama Kementerian Sosial RI di Aula Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rabu, 21 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos) harus menjadi perhatian serius agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan.
Kegiatan yang membahas program Sekolah Rakyat serta penerima manfaat PKH ini menjadi wadah bagi Isfhan untuk berdialog langsung dengan sejumlah KPM. Dalam forum tersebut, ia menerima keluhan warga yang mengaku mengalami perubahan kategori DESIL secara signifikan, misalnya dari DESIL 2 menjadi DESIL 6. Perubahan ini dikhawatirkan memengaruhi status kepesertaan bantuan sosial, termasuk akses layanan BPJS Kesehatan.
"Persoalan DESIL ini sangat krusial dan harus kita selesaikan secara saksama. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terdampak akibat persoalan data," tegas Isfhan.
Menurutnya, diperlukan evaluasi dan pemutakhiran data secara cermat, termasuk melakukan pengecekan silang terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan begitu, penetapan kategori kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Isfhan juga menyoroti potensi ketidakadilan dalam sistem pendataan. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya faktor dari satu anggota Kartu Keluarga (KK) yang memengaruhi penilaian DESIL seluruh anggota keluarga. Persoalan ini, menurutnya, perlu dikaji lebih lanjut agar penetapan status kesejahteraan tidak merugikan anggota keluarga lainnya yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.
Selain persoalan data, Isfhan menekankan pentingnya komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pendamping PKH, dan masyarakat di tingkat desa. Sebagai langkah konkret, ia meminta para pendamping PKH se-Kecamatan Cibeber membentuk grup komunikasi WhatsApp yang terhubung langsung dengannya.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi, mempermudah penyampaian pengaduan, serta membantu mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan secara lebih cepat.
"Saya tidak ingin ketika bertugas sebagai anggota DPR, saya justru tidak mengenali mitra-mitra yang bekerja di bawah. Para pendamping ini bekerja keras dan mereka berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat setiap hari," ujarnya.
Seluruh aspirasi dan keluhan yang diterima dalam kegiatan sosialisasi ini akan dirangkum dalam laporan resmi. Isfhan berkomitmen untuk mempelajari temuan tersebut dan menyampaikannya kepada pihak terkait di Kementerian Sosial.
Ia menyadari bahwa persoalan serupa berpotensi terjadi di desa maupun daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang terkoordinasi dan menyeluruh agar masalah tidak terus berulang.
"Setelah kegiatan ini, akan ada resume yang kami pelajari. Keluhan masyarakat akan kami sampaikan apa adanya agar bisa ditindaklanjuti. Ini menjadi pekerjaan bersama, mulai dari tingkat bawah hingga pemerintah pusat," pungkasnya.
Isfhan berharap evaluasi dan perbaikan data penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan dan akurat. Dengan demikian, penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.
Nang.